Gabriel Almond dan Sydney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. (Almond & Verba, 1984, hal. 14)

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandanganpandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. (Budiarjo, 2008, hal. 58-59)

Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah(an), karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang. (Kantaprawira, 1999, hal. 26)

Menurut (Almond & Verba, 1984), terdapat tiga macam jenis budaya politik campuran yaitu:

1. Budaya Politik Parokial Subjek
Ini adalah tipe budaya politik yang sebagian besar penduduknya menolak tuntutan-tuntutan ekslusif (khusus) pada masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Bentuk budaya campuran ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial (parokialisme lokal) menuju pola budaya subjek (pemerintahan yang sentralistis. Jadi perubahan dari kebudayaan politik parokial menuju kebudayaan politik subyek dapat dimantapkan pada sejumlah poin tertentu dan menghasilkan perpaduan politik, psikologi dan kultural yang berbeda-beda. Teori Gabriel dan Verba juga menegaskan bahwa jenis perpaduan yang dihasilkan mengandung manfaat besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem politik tersebut. Budaya ini biasa terdapat dalam bentuk kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan di Rusia, Jerman, Afrika dan Turki.

2. Budaya Politik Partisipan Subjek
Bentuk budaya politik campuran subjek partisipan adalah peralihan atau perubahan dari budaya subjek yaitu pemerintahan yang sentralistik ke arah budaya partisipan yang demokratis. Seperti ditunjukkan oleh Gabriel dan Verba bahwa penanaman rasa loyalitas nasional dan identifikasi, serta kecenderungan untuk mentaati peraturan pemerintahan pusat, merupakan masalah prioritas yang pertama bagi bangsa-bangsa yang baru muncul. Dalam budaya subjek partisipan yang bersifat campuran ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktifis. Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian orientasi pribadi yang pasif. Cara-cara yang berlangsung dalam proses peralihan dari budaya parokial menuju budaya subjek turut berpengaruh pada proses ini. Dalam proses peralihan ini, pusat kekuasaan parokial dan lokal turut mendukung pembangunan infrastruktur demokratis. Negara yang menerapkan budaya campuran ini antara lain negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia dan Jerman sejak abad 19 sampai sekarang ini.

3. Budaya Politik Parokial dan Partisipan
Bentuk budaya politik campuran parokial dan partisipan ini adalah peralihan atau perubahan dari budaya politik parokial menuju ke arah budaya politik partisipan. Dalam kebudayaan ini kita mendapatkan masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah Negara yang sedang berkembang. Banyak terdapat pada negara-negara berkembang yang melaksanakan pembangunan politik. Di sejumlah negara ini pada umumnya budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Sedangkan norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan. Sehingga persoalan yang erlu ditanggulangi ialah mengembangkan orientasi input dan output secara simultan. Bukan suatu hal yang aneh jika hampir semua sistem politik ini terancam oleh fragmentasi parokial, karean tidak ada struktur untuk bersandar bagi masyarakat, birokrasi tidak berdiri tegak terhadap kesetiaan masyarakatnya, sedangkan infrastruktur tidak berakar dari warganegara yang kompeten dan bertanggungjawab.

Klasifikasi budaya politik ke dalam tiga tipe ideal sebagaimana diungkapkan oleh Almond dan Verba, sama sekali tidak mengasumsikan bahwa tipe yang satu meniadakan tipe yang lain. Klasifikasi itu tidak harus disimpulkan bahwa orientasi yang satu akan menggantikan orientasi yang lain (Almond & Verba, 1984, hal. 22)


References

Almond, G., & Verba, S. (1984). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara.

Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Label: Ilmu Politik, Serba-serbi

Older Post | Newer Post